Usulan PKB: Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan usulan terkait sistem pemilihan kepala daerah. Dalam acara puncak Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (23/7), ia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Cak Imin menegaskan bahwa perlu adanya penyempurnaan dalam tata kelola politik nasional. Ia menilai diperlukan satu perundang-undangan yang benar-benar kondusif untuk mempercepat pembangunan nasional.
Menurutnya, sistem demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi secara total. Proses politik yang panjang justru menyebabkan konsolidasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lambat. Ia juga telah menyampaikan usulan ini langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
“Beberapa bupati kita tanya juga, Bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang,” ujar Cak Imin.
Ia menilai efektivitas pemerintahan daerah akan lebih terjamin jika kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme yang lebih sederhana seperti pemilihan oleh DPRD. Meski usulan ini dinilai menantang dan banyak yang menolak, PKB tetap berkomitmen pada tujuan efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa proses yang rumit.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” jelasnya.
Selain itu, Cak Imin juga menyampaikan penjelasan tentang dinamika pembahasan pemisahan Pilkada dengan pemilu legislatif yang masih belum selesai di parlemen. Menurutnya, hal ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem politik secara menyeluruh.
“Apalagi ada isu belum putus di DPRD, pemisahan Pilkada dan Pemilihan Umum. Dari keputusan itu yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilihan DPRD saja,” ucapnya.
Lebih lanjut, Cak Imin meyakini bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan lahir konsolidasi demokrasi yang lebih efisien dan selaras dengan tujuan besar bangsa.
“Yang lain nggak setuju. Kita berharap di jawat kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif. Bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran,” pungkasnya.
